JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan bahwa persoalan izin pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti bukan merupakan ranah legislatif, melainkan kewenangan dinas perizinan dan kerja sama daerah.
Rahmat menjelaskan, DPRD Jawa Barat hanya memberikan rekomendasi perpanjangan izin kerja sama TPA Sarimukti karena proyek TPA Legok Nangka yang digadang menjadi pengganti masih belum siap beroperasi.
“Izin itu bukan dari DPRD, tapi dari dinas perizinan dan kerja sama daerah. Maka Sarimukti kita rekomendasikan untuk diperpanjang perizinannya, karena Legok Nangka belum siap,” ujar Rahmat dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai perpanjangan izin tersebut menjadi langkah darurat agar persoalan penumpukan sampah tidak kembali terjadi seperti sebelumnya.
“Ya, itu diperpanjang dulu perizinan kerjasamanya. Karena di situ kan tidak ada pengolahan, pengolahannya di Legok Nangka, sementara itu belum siap,” tambahnya.
