“Regulasi untuk pemberian PBI ini kadang-kadang pada akhirnya saling kejar-kejar dengan derajat kesehatan masyarakat yang kurang karena perilaku kurang bersih mereka, sehingga perlu adanya sebuah regulasi sanitasi yaitu terutama adalah jamban komunalnya ditambah,” ucapnya
Adapun masalah sosial yang menjadi bahasan, Siti menyebut, masih adanya ketimpangan pendidikan bagi warga Jabar. Sehingga anggran bagi masyarakat yang tidak mendapat pendidikan harus juga diperhatikan.
“Anggarannya terbatas, untuk memperhatikan anak yang usia sekolah saja sulit, maka dari itu masalah ini adalah PR bersama. tetapi ini akan disampaikan karena ini adalah kesempatan untuk kaum marjinal untuk mendapatkan akses pendidikan,” tambahnya
“Kemudian adalah keterkaitan penanganan perlindungan anak dari kekerasan, pada hari ini judulnya Indonesia sudah rawan kekerasan pada anak dan perempuan tapi secara regulasi anggaran belum masuk kategori A, contohnya adalah DP3AKB merupakan dinas yang anggarannya paling sedikit, nah hal ini pun menjadi PR bersama,” tutupnya. (Red)
