Ono mengapresiasi langkah Unpad yang melakukan riset terkait isu perikanan di Pangandaran. “Unpad perlu diberi kesempatan untuk meneliti agar masalah ini bisa diselesaikan, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan lingkungan,” ujarnya.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini, pemerintah pusat dan daerah harus melibatkan akademisi dalam setiap perencanaan dan penyelesaian konflik.
“Banyak kepentingan dalam kebijakan lobster. Jika ada tarik-menarik kepentingan, akademisi bisa menjadi penengah. Pemprov dan pemkab harus duduk bersama Unpad untuk mencari solusi,” katanya.
Polemik KJA memanas setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keramba di Pantai Timur Pangandaran karena dinilai mengganggu pariwisata, sektor yang menjadi nadi ekonomi warga. Dukungan serupa juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menilai keberadaan KJA merugikan nelayan lokal.
Pernyataan Dedi disampaikan saat video call dengan Susi Pudjiastuti pada deklarasi masyarakat menolak KJA di Susi Air Beach Strip Pangandaran, Rabu (13/8). (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
