AW menyebutkan, Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.
Kemudian, kata dia, Ridwan Kamil melakukan sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
“Tapi itu malah menjadi blunder. Karena kepseknya (di sekolah) jadi bulan-bulanan para orang tua siswa sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai,” ungkap Pengurus Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat ini.
Dia mengingatkan Ridwan Kamil agar bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah ke Pemprov Jabar.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023, menyetujui wacana pengembalian pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. (Red)
