JABARNEWS | BANDUNG – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal masih menjadi tantangan serius bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Barat. Dalam situasi ekonomi yang sulit, peran pemerintah dalam melindungi hak pekerja dan memastikan kesejahteraan mereka menjadi semakin krusial.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah Oded, menyoroti pentingnya upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Ia mengapresiasi langkah-langkah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jabar yang dinilai serius dalam menjalankan tugasnya.
“Jawa Barat memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Indonesia, dan banyak pekerja berasal dari luar provinsi. Pemerintah harus tetap menjamin hak-hak mereka tanpa diskriminasi,” ujar Siti Muntamah, Sabtu (25/1/2025).
Ia menilai Disnaker Jabar telah bekerja maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di berbagai daerah industri, seperti Karawang, Garut, dan Bandung.
“Alhamdulillah, saya melihat keseriusan Disnaker dalam memastikan hak tenaga kerja terpenuhi serta menjaga tata kelola ketenagakerjaan yang bersih,” tambahnya.
