“Dengan duduk bersama, kita bisa rumuskan kebijakan yang adil, berpijak pada data, hukum, dan tentu saja memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat kita,” tuturnya.
Ia juga memahami bahwa keinginan melibatkan pria dalam program KB merupakan bentuk kepedulian terhadap keseimbangan peran dalam keluarga.
“Saya melihat ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap perempuan. Selama ini KB sering menyasar perempuan. Adanya ajakan kepada pria tentu patut kita apresiasi, asalkan tetap melalui mekanisme yang baik,” ujarnya.
Sebagai legislator, Ummi Oded menegaskan bahwa DPRD siap mengawal kebijakan yang diambil pemerintah dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami di DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
