JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya menyatakan kesiapan untuk dievaluasi terkait besarnya tunjangan perumahan yang selama ini diterima. Tunjangan yang dinilai fantastis itu memicu kritik tajam dari mahasiswa dan masyarakat.
Tercatat, anggota DPRD Jabar menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 62 juta per bulan. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar mendapat Rp 71 juta, dan Wakil Ketua menerima Rp 65 juta per bulan.
Angka ini menimbulkan gelombang protes di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Merespons hal tersebut, pimpinan DPRD Jabar menggelar konferensi pers usai rapat pimpinan di ruang Bamus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro 27 Bandung, pada Selasa (9/9/2025). Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. H. M.Q. Iswara, menegaskan bahwa pihaknya siap jika tunjangan itu dievaluasi.
“Mencermati tuntutan mahasiswa dan masyarakat Jawa Barat, setelah kami bahas dengan seluruh pimpinan dan ketua fraksi, kami bersepakat: DPRD Jawa Barat siap dievaluasi terkait tunjangan perumahan,” ujar Iswara.
