Hal ini dikarenakan terdapat syarat bagi para pengecer yang ingin menjual gas elpiji 3 kilogram, yaitu statusnya harus berubah menjadi sub-pangkalan.
Pengamat ekenomi energy Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan, menurutnya mekanisme sub-pangkalan ini tidak akan 100 persen memulihkan usaha para pengecer.
“Saya kira itu bagus, tapi tidak bisa dipaksakan juga karena untuk menjadi sub-pangkalan ada syaratnya, misalnya jumlah pembelian 100 tabung gas. Padahal, warung eceren dalam sehari umumnya hanya menjual sekitar 5-10 tabung gas. Sehingga kemungkinan akan mengalami kesulitan modal untuk beralih menjadi sub-pangkalan. (kompas.com, Kamis, 6/4/2025)
Perubahan regulasi terkait pihak yang boleh menjual gas elpiji 3 kilogram ini sejatinya hanya akan menguntungkan mereka yang memiliki modal.
Sedangkan kaum akar rumput selalu merugi karena kehilangan penghasilan dari penjualan gas elpiji 3 kilogram. Sebab untuk beralih status dari pengecer menjadi sub-pangkalan dibutuhkan modal yang tidak sedikit.
Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa sistem ekonomi saat ini yaitu kapitalisme, memberikan ruang yang lebar kepada kaum kapital (pemilik modal) untuk dapat berkembang, sedangkan rakyat kecil tidak memiliki kesempatan untuk berkembang karena minimnya modal yang dimilikinya.
Perekonomian kapitalisme sejatinya menyebabkan kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akibatnya, terjadi jurang kemiskinan yang semakin menajam di setiap waktu.
Hal ini dikarenakan hanya pemilik modallah yang memiliki peran. Kondisi ini jugalah yang menyebabkan terjadinya monopoli dalam perekonomian kapitalisme.
Selain itu, dalam sistem ekonomi kapitalisme, subsidi yang diberikan oleh negara dianggap sebagai sesuatu yang meningkatkan beban anggaran negara.
Sehingga, dengan dalih agar penyalurannya efektif dan efisien, pemerintah senantiasa merubah regulasi yang ada, yang sejatinya hanya untuk mengurangi subsidi hingga pada titik tidak ada, karena dianggap sebagai beban negara.
