Ia mempertanyakan narasi dana sekitar Rp17 triliun yang disebut sebagai bantuan rekonstruksi Gaza. Menurutnya, aturan internal BoP menunjukkan dana tersebut merupakan biaya keanggotaan politik, bukan mekanisme kemanusiaan.
“Negara yang membayar 1 miliar dolar AS menjadi anggota permanen. Ini menunjukkan BoP lebih merupakan instrumen politik dan ekonomi,” ujarnya.
Dina juga menyoroti pembentukan Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP yang melibatkan Jared Kushner, menantu Donald Trump, dengan agenda pembangunan properti dan kawasan resort.
“Apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru disingkirkan dan dijadikan buruh murah?” katanya.
Ia mengkritik keras pendekatan kebijakan luar negeri yang dibungkus dalam istilah netralitas dan realisme. Menurutnya, netral dalam konflik antara penjajah dan yang dijajah justru berpotensi melegitimasi penindasan.
