Serangan terhadap Kebebasan Jurnalis
Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia, yang juga mewakili Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), menilai gugatan tersebut sebagai bentuk serangan terhadap jurnalis dan media.
Menurutnya, dari Januari hingga September 2025, jurnalis dan media menjadi korban paling dominan serangan dari aktor negara.
“Ruang sipil untuk mengkritik kebijakan negara sudah sempit, bahkan hilang,” ujar Nurina.
Ia juga mengingatkan, kasus gugatan terhadap media bukan hal baru. Pada Desember 2021, enam media di Makassar digugat perdata senilai Rp100 triliun oleh seseorang yang keberatan disebut bukan keturunan Raja Tallo.
LBH Pers: Tempo Sudah Patuhi Rekomendasi Dewan Pers
Pengacara yang juga Kuasa hukum Tempo dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Wildanu Syahril Guntur, menegaskan bahwa Tempo telah menjalankan seluruh rekomendasi Dewan Pers terkait kasus ini.
Lima rekomendasi di antaranya mengganti judul di poster yang diunggah di akun Instagram Tempo; menyatakan permintaan maaf; serta melakukan moderasi konten.
Sisa poin lainnya berbunyi agar Tempo melaporkan kembali ke Dewan Pers bahwa telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan.
Karena itu, Guntur menyayangkan adanya gugatan ini karena telah mengabaikan mekanisme sengketa pers yang diatur dalam UU Pers.
