“Dana riset setahun hanya setara sekitar 1,5 hari program tersebut. Kita tidak boleh mengenyangkan perut dengan membiarkan otak bangsa mengalami malnutrisi riset,” katanya.
Selain aspek fiskal, Habib juga menyoroti perubahan pola pengumuman penerima hibah yang dinilai tidak transparan. Ia menyebut tidak adanya publikasi terbuka terkait nama peneliti, judul riset, dan institusi sebagai kemunduran dalam tata kelola.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pelanggaran terhadap asas keterbukaan. Jika proses seleksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, bagaimana kita menjamin akuntabilitasnya?” ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada minimnya porsi riset sosial dan humaniora (soshum). Dari sejumlah bidang prioritas seperti pangan, kesehatan, dan digitalisasi, soshum dinilai tidak mendapat perhatian yang seimbang.
“Ini kesalahan paradigmatik. Pembangunan teknologi tanpa landasan sosial dan hukum akan kehilangan arah,” bebernya.
