Bahkan anggaran Pilkada jauh di bawah program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 senilai Rp71 triliun yang justru sarat masalah tata kelola.
“Bila besarnya anggaran jadi tolok ukur, apakah pemilihan presiden dan legislatif yang juga diselenggarakan langsung harus diubah mekanismenya?” tanya ICW.
Ini menunjukkan besarnya anggaran bukan masalah sesungguhnya yang diangkat pemerintah. Sebab dengan logika yang sama, maka ada banyak program prioritas pemerintah dengan anggaran jumbo yang perlu dihentikan.
Alasan kedua, Pilkada langsung justru solusi untuk basmi politik uang di DPRD. Sebelum era reformasi, menurut ICW praktik transaksional merajalela saat kepala daerah dipilih DPRD. Pilkada langsung hadir untuk meminimalisir transaksi tertutup yang minim akuntabilitas tersebut.
“Pilkada langsung justru dihadirkan untuk mengatasi politik uang yang terjadi secara tertutup dan minim akuntabilitas ketika DPRD memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah,” tegas ICW.
ICW menilai mengembalikan mekanisme Pilkada lewat DPRD sama saja sengaja meletakkan pemilihan kepala daerah pada sistem yang sudah terbukti lebih korup. Apalagi dengan catatan buruk 545 anggota DPRD yang terjerat korupsi dalam 14 tahun terakhir.
Pemerintah juga tidak pernah hadir dengan kajian mendalam bagaimana DPRD bisa menghasilkan kepala daerah berkualitas. Tidak ada analisis komprehensif yang menunjukkan mekanisme Pilkada lewat DPRD lebih baik dari Pilkada langsung.
