Alasan ketiga, akar masalahnya adalah ekosistem pembiayaan politik yang korup. Sejak awal kontestasi, menurut ICW partai politik menuntut mahar besar dari calon kepala daerah untuk mengamankan tiket dukungan.
Dukungan partai pun kerap tidak berdasar kompetensi, melainkan popularitas yang dapat mempermudah pengumpulan suara.
Modal besar yang sudah keluar di awal, dinilai membuat kandidat nekat menghimpun dana kampanye dari pengusaha dan pemodal.
Ketika terpilih, kepala daerah masih harus bayar iuran partai, lunasi utang ke pemodal, sekaligus siapkan biaya untuk kontestasi Pilkada berikutnya. Lingkaran inilah yang kerap menjerat kepala daerah dalam kasus korupsi.
Dengan keseluruhan masalah ini, ICW menilai pemerintah justru mensimplifikasi persoalan sistem dan manajemen Pilkada menjadi sekadar soal biaya.
“Yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mensimplifikasi permasalahan yang berada dalam ranah sistem dan manajemen pilkada menjadi sebatas tingginya biaya yang diperlukan,” tegas ICW.
Padahal menurut ICW, demokrasi memang tidak pernah murah, dan partisipasi rakyat menentukan pemimpinnya bukan beban yang patut ditawar.
Tanpa upaya serius melihat akar masalah, pemerintah telah abai pada kedaulatan rakyat. Lebih jauh, ICW menilai pemerintah justru sedang memfasilitasi politik transaksional yang berdampak pada tergerusnya kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada mendatang.(red)
