“Gerindra mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan Pemilukada oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota maupun gubernur,” katanya, Senin (29/12).
Sugiono menambahkan, pada 2015 dana hibah APBD untuk pemilihan kepala daerah tercatat hampir Rp7 triliun. Nilai tersebut terus meningkat hingga 2024 menembus lebih dari Rp37 triliun.
Lonjakan biaya pesta demokrasi rakyat inilah yang menjadi salah satu alasan kuat para elite partai politik mengusulkan perubahan mekanisme Pilkada.(red)
