Menurutnya, paparan Kemenkeu hanya menjelaskan total dana pemerintah daerah yang meningkat di perbankan secara nasional.
“Saya tidak pernah menyebut Jabar. Yang kami sampaikan adalah data agregat dari sistem keuangan yang dimiliki BI,” katanya.
Purbaya juga menolak untuk berkoordinasi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menilai tanggung jawab untuk memeriksa data keuangan daerah berada di masing-masing pemerintah daerah.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau tahu detailnya, cek saja lewat sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan,” tegasnya.
