Menurut Pigai, program seperti MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” ujarnya.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto menempatkan program prioritas pemerintah sebagai instrumen untuk mengembalikan manfaat kekuasaan kepada rakyat.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” kata Pigai.
Meski demikian, ia menegaskan kritik dalam sistem demokrasi tetap diperbolehkan selama ditujukan untuk perbaikan kebijakan, bukan untuk menghapus program yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat.
