“Hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak ini akan diambil lagi oleh elite yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” tegasnya.
Ia mengusulkan agar sistem pemilihan langsung yang ada saat ini diperbaiki, bukan justru dikembalikan ke sistem lama.
“Lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” ujarnya.
Penolakan PDIP ini muncul menyusul usulan Partai Golkar dalam Rapimnas 1 Tahun 2025 yang mengusulkan pilkada melalui DPRD.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan usulan itu sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
