Pengamat hukum pidana, Dimas Prasetyo, menilai ketidakhadiran beberapa saksi penting dalam persidangan memperkuat dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
“Ini memperkuat dugaan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu,” kata Dimas.
Selain itu, sikap jaksa yang tidak mengajukan kasasi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap pemilik PT LAM, Windu Aji Sutanto, juga menimbulkan tanda tanya publik.
Sebagai langkah reformasi, pemerintah kini tengah mendorong transformasi tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Program ini bertujuan menertibkan aktivitas tambang ilegal agar beroperasi dalam koridor hukum dan pengawasan resmi.
Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema WPR bukan bentuk legalisasi tambang ilegal, melainkan upaya menertibkan dan mengarahkan aktivitas tambang agar sesuai dengan izin yang berlaku.
