JABARNEWS | BANDUNG – Evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap ribuan satuan pelayanan bermasalah. Pemerintah menyatakan sebanyak 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah dalam proses evaluasi, bahkan sebagian terancam kehilangan izin operasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan langkah tersebut diambil karena ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan program.
“Ada 1.500 SPPG yang sekarang dievaluasi dan bahkan mungkin dicabut izinnya karena tidak melaksanakan MBG sebagaimana mestinya. Tapi MBG ini jalan terus karena ini kebijakan untuk membangun generasi yang kuat,” ujarnya saat kunjungan kerja di SMP Negeri 8 Pati, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, pengawasan ketat dilakukan oleh Badan Gizi Nasional guna memastikan standar program tetap terjaga. Evaluasi difokuskan pada SPPG yang dinilai tidak memenuhi aturan dalam distribusi maupun kualitas makanan.
Mu’ti menegaskan, meski ada temuan pelanggaran, program MBG sebagai kebijakan nasional tidak akan dihentikan. Pemerintah justru akan melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaannya di lapangan.
