DPR RI berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Sebagai bentuk keterbukaan, detail komponen tunjangan yang dievaluasi akan dibagikan kepada media.
Langkah penghentian tunjangan ini menjadi respons DPR terhadap tuntutan efisiensi anggaran dan transparansi pengelolaan keuangan lembaga legislatif.(red)
