JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, jika target itu terealisasi, Pemprov Jabar akan meraih WTP untuk kesepuluh kali secara berturut-turut.
“Kami berupaya untuk menargetkan WTP yang kesepuluh. Yang kesembilan kemarin sudah berhasil,” kata Setiawan usai menghadiri Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/3/2021).
Dia menuturkan, pihak terus mendorong kabupaten/kota di Jabar untuk mempertahankan status WTP, mengingat tahun lalu semua daerah di Jabar mendapat status WTP. “Kalau ingin Jabar Juara, kami pun ingin mendorong seluruh kabupaten/kota mendapatkan hal yang sama, WTP seperti provinsi,” tuturnya.
Menurut Setiawan, guna merealisasikan target tersebut, Pemda Provinsi Jabar akan segera melengkapi arahan-arahan dari BPK dalam waktu 35 hari.
“Kami sedang membutuhkan dan melengkapi. Mudah-mudahan target yang dicontohkan oleh BPK tadi, kita bisa dalam waktu 35 hari yang ditentukan, bisa diperbaiki supaya memenuhi target,” ucapnya.
Setiawan menjelaskan, pengelolaan anggaran Pemda Provinsi Jabar TA 2020 mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19.
“Kita memang menganggarkan untuk BTT cukup besar (pada TA 2021), ada di angka Rp300 miliar. Dari 300 itu, memang ada anggaran BTT untuk masalah Covid-19 ditambahkan,” jelasnya.
“Tapi pada dasarnya sampai saat ini kita masih belum terlihat refocusing besar-besaran seperti halnya 2020,” (RNU)
