JABARNEWS | BANDUNG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (16/03/2020).
Dalam audiensi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya yang meminta AKSI untuk menyiapkan secara serius terkait permasalahan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jabar.
Pasalnya, lanjut dia, AKSI ini merupakan wadah profesi untuk menghimpun kepala sekolah, dimana kepala sekolah adalah pengambilan kebijakan tertinggi di lingkungan sekolah.
“Kami meminta ketegasan sikap aksi, semua kepala sekolah di Jawa Barat tentang bagaimana aturan-aturan integritas kepala sekolah terkait PPDB,” kata Abdul Hadi saat ditemui usai Audiensi.
Anggota Dewan dari Fraksi PKS ini mengatakan, Permasalah terbesar PPDB biasannya dimulai dari ketakutan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, sehingga pada pelaksanaan PPDB banyak aturan-aturan yang dapat di langgar, maka dari itu di perlukan kebijak untuk mengatur hal itu.
Misalkan, ujar Abdul Hadi, banyaknya siswa titipan masuk ke sekolah-sekolah Favorit di Jawa Barat, terkadang dari eksekusi legislatif bahkan pejabat punya cantolan masuk ke sekolah tertentu.
“Nah ini ketika aksi menegaskan bahwa akan tetap bersifat profesional maka ini sebuah hal yang akan menjadi dukung dari seluruh masyarakat yang membutuhkan sesuatu itu sesuai dukung,” tutupnya. (RNU)
