JABARNEWS | JAKARTA – Saat debat Calon Bupati (Cabup) Bandung Barat putaran kedua yang digelar KPU Bandung Barat, di Jakarta, pertengahan pekan ini, Cabup Elin Suharliah menanyakan kepada Cabup Doddy Imron soal menciptakan tata kelola reformasi birokrasi yang baik.
Menyikapi pertanyaan itu, Doddy menjawab lugas. Diungkapkannya, dia akan berupaya melalui good government atau pemerintahan yang bersih.
“Ada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jika ini dijalankan dengan baik maka akan bersih dan jauh dari korupsi. Pelayanan sekarang kan izinnya susah bahkan membuat KTP saja susah,” jawab Doddy, dikutip laman Tribunnews, Sabtu (12/5/2018).
Sementara itu, saat sesi pertanyaan dari Calon Wakil Bupati (Cawabup), Pupu Sari kepada Hengky Kurniawan terkait Undang-undang Pembangunan Desa, Hengky mengatakan, strategi Doddy untuk melakukan kebijakan good government adalah cara klasik era 90-an.
“Prinsip pengelolaan pemerintah zaman ‘now’ ini ya open government bukan good government. Karena yang dikatakan Pak Doddy itu cara lama. Nanti, kami justru dalam berdayakan desa akan depankan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Masalah perekonomian kreatif desa pun kami akan dirikan BUMDes agar ekonomi maju,” kata Hengky. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
