JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyoroti alih fungsi hutan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang dinilai berdampak negatif. Hutan lindung maupun hutan konservasi yang telah berubah fungsi dan banyaknya pembukaan lahan dinilai mengganggu kelangsungan ketersediaan dan kualitas air baku di waduk.
Dedi meminta, agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan langkah-langkah cepat penanganan. Sebab menurut Dedi, penambangan ilegal terus terjadi di Batam.
Bahkan, menurut Dedi, penambangan ilegal itu sangat jelas terlihat. “Masak mesin alat berat tidak kedengaran suaranya, alat beratnya juga tidak kelihatan? Lahan yang digundulkan terutama untuk daerah tangkapan air tidak kelihatan?,” kata Dedi melalui telepon, Senin (8/2/2021).
“Seharusnya fungsi-fungsi yang ada bisa melaporkan hal ini, seperti desa atau RT RW, kelurahan hingga kecamatan dan dinas terkait,” tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa lambatnya penanganan persoalan lingkungan akan berakibat fatal. Seharusnya, lanjut Dedi, aparatur setempat bisa cepat melakukan tindakan pencegahan sebelum ada kerusakan yang lebih berat lagi.
“Yang namanya ilegal itu sudah alamnya rusak, tanpa bayar pajak, infrastruktur menjadi hancur. Hal ini bentuk pengingkaran terhadap negara, negara dianggap tidak ada oleh para penambang ilegal,” jelasnya.
Untuk diketahui, pembukaan lahan daerah tangkapan air Duriangkang untuk pariwisata di belakang Kawasan Industri Panbil. Pembukaan lahan Taman Wisata Muka Kuning yang merupakan daerah tangkapan air Waduk Duriangkang, Waduk Sei Ladi.
Embung di taman wisata tersebut dinilai telah merusak kualitas air baku waduk. Bahkan, Waduk Sei Ladi dan embung dalam taman wisata alam Muka Kuning sudah mengalami keruh akibat sedimentasi lahan yang turun dari pembukaan lahan. (Red)
