JABARNEWS | KARIKATUR – DPRD Jabar mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bermasalah ditutup.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2018.
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan bahwa catatan terkait BUMD bukan hanya sekali, pada saat LKPJ juga disampaikan bahwa penataan BUMD menjadi hal yang wajib dilakukan.
DPRD Jabar dengan tegas mengusulkan agar BUMD yang produktif tetap dilanjutkan, sedangkan untuk BUMD yang bermasalah atau kurang berkembang, dan menimbulkan beban sebaiknya ditutup dimerger, atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Pemprov Jabar diharapkan perlu meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang ketat serta serius dalam membenahi BUMD yang dianggap bermasalah. (Dod)
Jabar News | Berita Jawa Barat
