Awalnya, tanah tersebut telah mengantongi izin prinsip dan izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang.
Namun, ketika Tol Cisumdawu ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, lahan milik Dadan justru masuk dalam jalur tol pada periode 2018-2019.
Pemerintah kemudian memutuskan memberikan ganti untung senilai Rp 320 miliar lebih kepada Dadan, tetapi muncul pihak lain yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut, sehingga terjadi sengketa perdata.
Akibatnya, uang ganti rugi tersebut dititipkan melalui PN Sumedang dalam bentuk konsinyasi di BTN.
Jainal menegaskan bahwa uang kompensasi yang dititipkan di BTN belum dimanfaatkan oleh Dadan, sehingga menurutnya tidak ada unsur korupsi dalam bentuk memperkaya diri.
