Hanif mengaku telah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat dua hingga tiga bulan lalu untuk menindaklanjuti masalah ini.
Ia mendesak pemerintah provinsi segera mengevaluasi dan merevisi kebijakan tata ruang yang berlaku saat ini.
Menurutnya, tata ruang yang keliru telah menimbulkan banyak korban jiwa.
“Beberapa bulan lalu kami telah bersurat, meminta Pak Gubernur memimpin proses revisi. Tata ruang ini sudah memakan banyak korban jiwa,” ujarnya.
