JABARNEWS | KARIKATUR – Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah membuka pintu investasi untuk minuman keras beralkohol di 4 Provinsi di tanah air. Diantaranya Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.
Kebijakan tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ikut angkat bicara. Menurut Said pihaknya menolak terhadap industri miras yang keluar dari daftar negatif investasi, yang bisa mengakibatkan investasi miras berkembang bebas di tanah air.
“Minuman keras jelas-jelas lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.” ujar Said dilansir dari laman NU, (1/3/2021).
Said menambahkan bahwa kebijakan pemerintah adalah bagaimana konsumsi beralkohol ditekan untuk kebaikan masyarakat, bukan sebaliknya didorong untuk naik. (Dod)
