Setidaknya terdapat lima laporan masyarakat dilayangkan ke KPK terkait persoalan kuota haji ini.
Laporan pertama disampaikan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024.
Dalam aduannya, mereka meminta KPK memanggil dan memeriksa Yaqut Cholil serta Wakil Menteri Agama kala itu, Saiful Rahmat Dasuki.
Sehari berselang, giliran Front Pemuda Anti-Korupsi yang menyampaikan laporan. Mereka menyoroti adanya dugaan pengalihan kuota secara sepihak oleh Kementerian Agama.
