Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, serta pejabat Kemendagri lainnya.
Plt. Deputi Aba Subagja menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kebijakan seleksi PPPK tahap kedua.
“Kami mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah untuk memastikan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN mendapat kesempatan mengikuti seleksi ini,” ungkap Aba.
Selain itu, pemerintah juga meminta daerah untuk menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung pengangkatan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Fokus pada Penuntasan Masalah Non-ASN
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR RI berkomitmen menyelesaikan masalah tenaga honorer. Seleksi PPPK tahap kedua ini diharapkan menjadi peluang besar bagi tenaga non-ASN untuk diangkat secara resmi.
