JABARNEWS | JAKARTA – Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka ruang dialog terkait kebijakan larangan penanaman sawit di Jabar.
Permintaan ini menyusul terbitnya Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Dedi Mulyadi pada 29 Desember 2025.
Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi Qayuum Amri menilai kebijakan Dedi Mulyadi bersifat diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun telah ada di Jawa Barat.
“Kami berharap KDM dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat,” ujar Qayuum dalam keterangan di Jakarta, dikutip Jum’at (2/1/2026).
Qayuum menyebut larangan penanaman sawit oleh Dedi Mulyadi juga bersifat reaksioner karena tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit menyebabkan krisis air bersih dan bencana ekologi di Jabar.
