JABARNEWS | KARAWANG – Langkah Bupati Cellica Nurrachadiana yang lebih mementingkan rehabilitasi Pendopo Karangpawitan ketimbang memperbaiki bangunan SDN Karyamakmur II yang sudah dua tahun ambruk membuat kesal sejumlah petinggi partai politik di Karawang. Mereka berencana menggerakan fraksinya di DPRD guna menggalang interplasi.
“Saya selaku Ketua Golkar dan Pak Karda Wiranata selaku ketua PDIP sudah sepakat akan melakukan hak interpelasi kepada eksekutif. Terkait dengan pembangunan-pembangunan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Salah satunya yang menjadi sorotan kita ada salah satu bangunan SD yang selama dua tahun ambruk dan dibiarkan terbengkalai. Ini anak muridnya belajar di emperan. Ini sangat mengkhawatirkan. Ironis!” kata Sukur Mulyono, Ketua DPD Golkar Karawang kepada awak media, baru-baru ini.
Sukur Mulyono mengaku sudah memerintahkan fraksi Golkar di DPRD Karawang untuk menindaklanjuti wacana hak interpelasi tersebut. Rencananya Senin (3/9) surat akan dilayangkan, sekaligus mengajak partai-partai lain bergabung.
“Nanti kita bergabung dengan partai lain membangun komunikasi,” ujarnya.
Ketua DPC PDIP Karawang Karda Wiranata, mengatakan hak interplasi merupakan wewenangan semua fraksi untuk mempertanyakan segala permasalahan. Menurutnya, reaksi dari Golkar sangat realistis dan berdasar.
Sehingga ia meminta kadernya yang Ketua DPRD Toto Suripto menindaklanjuti surat peringatan yang telah siap dilayangkan kepada eksekutif itu. Bahkan Karda pun bersepakat dengan Mulyono guna mendorong fraksinya menggunakan hak interpelasi apabila reaksinya ini tidak mendapat respon cepat dan positif dari Cellica-Jimmy, terutama bupati yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan penganggaran.
Sekretaris DPD PAN Karawang Dadan Suhendaryah mengaku akan memanggil anggota dewannya untuk mempertanyakan lolosnya anggaran rehab Pendopo Karangpawitan. Sementara rehab SDN Karyamakmur II luput dari perhatian. [jar]
