Sajabar

Soal Ganjil Genap Kota Bandung, Begini Kata Kadishub Jabar

×

Soal Ganjil Genap Kota Bandung, Begini Kata Kadishub Jabar

Sebarkan artikel ini

JABARNEWS | BANDUNG – Penerapan sistem ganjil genap di Kota Bandung masih dalam tahap pengkajian, menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, hal tersebut merupakan salah satu solusi untuk mengurai permasalahan lalu lintas saat ini terutama di Kota Bandung.

“Kita akan kaji untuk ini, sekarang kita kan harus lompat kedepan yah, saya pikir ganjil genap itu suatu solusi yah karena kita diperhubungan ini harus bicara tadi karakteristik transportasi dari mulai hulu, tengah, dan hilir,” kata Dedi Taufik saat ditemui di Gedung Sate, Bandung. Kamis (27/9/2018) petang.

Hal tersebut juga perlu dilihat dari sisi pemanfaatan ruang kemudian juga sistem pergerakan logistik nasional yang sampai saat ini belum ada, dan asal tujuan transportasi nasional yang saat ini masih dalam proses study.

Baca Juga:  KPK Dalami Seluk-Beluk Kasus Bantuan Pemprov Untuk Indramayu

“kalau sudah ada itu berati kita sudah dapat memprediksikan pergerakan itu kemana, nah sekarang itukan terkait dengan adanya beberapa kegiatan strategis disana ada double dekker ada kereta cepat, LRT sampai Bekasi timur,” Ujar Dedi.

Kemacetan di Bandung meningkat ketika weekend (akhir pekan), menurut Dedi peningkatannya sekitar 35%. Dimana setengahnya merupakan angkutan barang, sehingga pemerintah akan menacarikan solusi jangka panjang terkait ini baik itu berbentuk rel atau laut, menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Baca Juga:  Hari Jadi Tasikmalaya Jangan Larut Dengan Kemeriahan Semata

“Solusinya dalam rangka jangka pendek kita lakukan endingnya manajemen rekayasa lalulintas, nah itu adalah ganjil genap kan bagaimana kita bisa memanage supaya tidak banyak pergerakan atau jam operasi yang dilakukan seperti itu,” tambahnya.

Selain genap ganjil opsi jangka pendek yang dapat dilakukan diantaranya Electronic Road Pricing (ERP) atau pemberlakuan jalan berbayar dan berbagai opsi lainnya yang dapat dijadikan solusi, Dedi mengatakan akan mencoba menawarkan hal tersebut pada DPR.

Lanjutnya, orang itu melakukan pergerakan tidak hanya dengan angkot, bisa dengan jalan kaki dan lain sebagainya. Namun perlu ada konsekuensi disektor lain, bukan hanya di dinas perhubungan, seperti penataan kota dengan menata PKL yang baik agar orang merasa nyaman dalam melakukan mobilisasi ini.

Baca Juga:  HUT TNI ke-76 di Purwakarta, Kapolres Berikan Kejutan Buat Dandim 0619

“Nah ini kita akan lakukan sesegera apalagi harus membuat master plan mobilisasi di jabar yang memang banyak yah, tadi permasalahan-permasalahan tadi. Isunya juga banyak semua kota akan lakukan menajemen rekayasa lalulintas, dan pemanfaatan ruang itu wajib.” pungkas Dedi.

Menurutnya saat ini data pertumbuhan kendaraan 12%, sementara pertumbuhan jalan 1,2 sehingga dipastikan jalanan akan macet dengan kondisi yang sekarang ini. (Mil)

Jabarnews | Berita Jawa Barat

Tinggalkan Balasan