JABARNEWS | BANDUNG – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar No 363/kep.1211-bpbd/2018, pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan status siaga bencana banjir dan longsor, penetapan status itu dimulai pada 1 November 2018 hingga 31 Mei 2018.
“Ada rentang waktu, 1 November sampai dengan 31 Mei 2018, terus ada 3 perintah yang pertama kota harus menyiapkan langkah-langkah dalam pengurangan resiko bencana, yang kedua kita melakukan pengarahan dari sisi SDM, personil, logistik, peralatan dalam kesiap siagaannya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Dicky Saromi ditemui di Gedung Sate Bandung, Rabu (14/11/2018).
Dicky menjelaskan dengan status siaga darurat banjir dan longsor ini, BPBD Jabar telah sepakat dengan BPBD Kabupaten/ kota untuk turut serta dalam kesiap siagaan secara bersama-sama.
“Saat ini beberapa Kab/ Kota sudah akan menetapkan status darurat, setahu saya Kab. Bandung Barat sudah mulai penepatan siaga satu ini, Cianjur juga seperti itu,” ungkapnya.
Dicky juga mengaku pihaknya terbuka untuk melakukan kolaborasi didalam penanggulangan bencana ini baik dari sisi SDM yang lakukan secara bersama-sama maupun juga logistik dalam tugas-tugas yang mesti dilakukan BPBD di lapangan.
“Jadi ini sudah merupakan bagian yang kami lakukan antara BPBD provinsi dengan BPBD kab/ kota,” ujarnya.
BPBD juga akan terus melakukan proses mitigasi bencana untuk terus mengimbau masyarakat melakukan hal yang sama dalam pengurangan resikonya seperti tercantum dalam amanat di SK Gubernur Ridwan Kamil.
“Himbauan dengan keluarnya SK ini adalah masyarakat untuk turut serta agar masyarakat bersama-sama dalam melakukan pengurangan resiko bencananya, baik itu pada daerah yang rawan longsor maupun rawan banjir yah,” ungkap Dicky.
Masyarakat diminta untuk tetap waspada terutama bila ada anomali cuaca ketidak wajaran pada kondisi cuaca atau mungkin juga pada kondisi wilayahnya untuk segera mengevakuasi secara dini. (Mil)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
