JABARNEWS | GARUT – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau langsung dapur penyedia menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan ratusan pelajar di Garut. Dari hasil pengecekan, Cucun mendapati banyak pelanggaran standar yang dinilai membahayakan kualitas makanan.
Dalam kunjungannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al Bayyinah 2, Kadungora, Jumat (26/9/2025), Cucun mendapati penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi yang masih berada di satu ruangan, serta alat memasak yang tidak terpisah dari ruang utama.
“Ini harus ada perbaikan. Kalau seperti ini bagaimana, kita beri waktu perbaikan selama satu bulan ke depan,” ujarnya.
Fakta lain yang terungkap, dapur tersebut baru dihentikan operasionalnya pada hari kunjungan, meski sudah terjadi kasus keracunan sejak 16 September lalu. Selama itu, dapur masih memasok makanan karena sudah menerima dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). “Jadi kemarin pelajar diberi makanan kering sampai batas waktu virtual account habis,” kata Cucun.
Selain sanitasi, Cucun juga menyoroti menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar. Ia mencontohkan porsi buah yang minim, seperti pisang berukuran kecil hingga anggur yang hanya tiga butir per kotak.
“Kalau dihitung paling habis Rp 6 ribu per porsi. Padahal anggarannya Rp 10 ribu. Saya ingatkan, jangan berani ganggu yang Rp 10 ribu ini,” tegasnya.
Dalam peninjauan dua SPPG di Kadungora, Cucun menemukan masalah serupa, mulai dari higienitas dapur, pembuangan air, hingga alur kerja yang memungkinkan terjadinya kontaminasi silang. Ia menekankan pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam setiap proses produksi makanan. “Dapur harus punya test food, jangan beroperasi sebelum ada itu,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh yang ikut mendampingi menyebut banyak dapur MBG belum layak beroperasi, namun sudah mengantongi izin.
“Kalau SOP belum siap, jangan dikeluarkan izinnya dulu. Ada dapur baru sebulan berdiri tapi sudah beroperasi, bahkan ada yang tidak punya genset padahal harus menyimpan ikan dan daging di chiller,” jelasnya.
DPR menegaskan perbaikan harus dilakukan dalam waktu satu bulan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. “Program ini niatnya baik, tapi jangan sampai anak-anak justru jadi korban,” pungkas Cucun. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
