JABARNEWS | BANDUNG – Jawa Barat kini menghadapi ancaman krisis ekologis setelah kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyatakan akan melakukan evaluasi total terhadap tata ruang menyusul masifnya alih fungsi hutan dan sawah menjadi permukiman maupun kawasan industri.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup. Ia menilai perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali membuat Jawa Barat berada dalam kondisi rawan bencana.
“Inilah yang menjadikan Jawa Barat seperti market bencana. Ruang untuk lari dari bencana tidak ada, ini yang harus segera kita perbaiki,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/11/2025).
Alih fungsi lahan disebut telah menciptakan dampak struktural jangka panjang. Salah satu contohnya adalah Bendungan Jatiluhur di Purwakarta, yang mengalami penumpukan sedimentasi namun tidak bisa dilakukan pengerukan optimal karena tidak ada lagi lahan untuk membuang lumpur. Masifnya pembangunan dan penyusutan ruang ekologis di sekitar wilayah tersebut membuat penanganan teknis menjadi buntu.
“Sedimentasinya terus bertambah, tapi ruang untuk mengalirkan lumpur sudah tidak ada,” kata Dedi.
