JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan dukungannya terhadap program unggulan pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Garuda agar pelaksanaannya tetap efektif di daerah meski terjadi pengurangan dana transfer daerah melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Buky Wibawa, saat menghadiri Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional ADPSI di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut Buky, DPRD provinsi di seluruh Indonesia sepakat mendorong daerah untuk tetap menjalankan program-program pusat secara efektif. Ia menilai pengurangan dana transfer tidak seharusnya membuat daerah mengalami tekanan berlebihan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi anggaran.
“Kami dari ADPSI sudah melaksanakan rakernas dan ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Menteri Dalam Negeri. Pengurangan dana transfer tidak membuat daerah merana seperti yang disampaikan Mendagri, tetapi lebih ke arah efisiensi,” kata Buky.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan perampingan Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Dari total 41 BUMD, hanya tiga yang dinilai sehat secara manajerial dan akan dipertahankan.
