JABARNEWS| BANDUNG – DPRD Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sebagai alat pembangunan yang tepat sasaran. Tekanan ini disampaikan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di Hotel Grandia, Bandung, Senin (2/2/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya, menegaskan bahwa dokumen perencanaan tahun depan harus menjadi jawaban atas persoalan riil warga. “RKPD 2027 harus menjadi jembatan antara visi jangka menengah dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” ujarnya.
Ia menekankan, pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan wajib menjadi prioritas substantif. “Harus menjadi prioritas substantif, bukan sekadar target administratif,” tegas Toni.
Pendekatan Wilayah dan Lapangan Kerja Produktif
Toni Wijaya menyoroti perlunya pendekatan baru yang lebih terukur dan berbasis wilayah (money follow territory). Artinya, intervensi kebijakan harus disesuaikan karakteristik setiap kecamatan.
DPRD mendorong penciptaan lapangan kerja produktif melalui penguatan UMKM berbasis wilayah, ekonomi kreatif, dan sektor jasa perkotaan. Program pelatihan kerja juga diminta lebih aplikatif. Pelatihan harus sinkron dengan kebutuhan industri, melibatkan SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), dan kolaborasi dengan swasta.
“Pengangguran terdidik harus dijawab dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital,” kata dia.
Transformasi dari Bansos ke Pemberdayaan Ekonomi
Di sisi penanganan kemiskinan, DPRD menilai pendekatan bantuan sosial (bansos) saja tidak cukup. RKPD 2027 dinilai harus mengusung semangat transformasi menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.
Hal ini memerlukan integrasi program yang solid lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga penguatan ekonomi keluarga. Penguatan ekonomi lokal dan koperasi, termasuk hilirisasi produk UMKM, disebut sebagai kunci.
“Data kemiskinan harus menjadi satu data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tambah Toni.
Anggaran Harus Berdampak Nyata
DPRD juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap pengeluaran harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan penuntasan dua masalah utama tersebut.
Toni Wijaya mengungkapkan komitmen DPRD untuk mengawal secara kritis dan konstruktif proses penyusunan RKPD 2027. Tujuannya agar dokumen akhir menjadi perencanaan yang inklusif, realistis, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Konsultasi publik tersebut juga dihadiri Wakil Ketua III DPRD Rieke Suryaningsih, Ketua Komisi I Radea Respati Paramudhita, Anggota Komisi III Nina Fitriana Sutadi, Ketua Bapemperda Dudy Himawan, serta perwakilan fraksi-fraksi dewan.(Red)
