JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul dari hasil reses anggota legislatif. Isu yang mengemuka dinilai krusial, mulai dari kesejahteraan kader Posyandu hingga persoalan darurat sampah di berbagai wilayah.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS, Fikri Hudi Oktiarwan, menegaskan temuan di lapangan menjadi sinyal kuat bagi eksekutif untuk memperbaiki kebijakan, terutama pada sektor kesehatan masyarakat.
“Posyandu hari ini diberi tanggung jawab strategis meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, tapi perhatian terhadap kesejahteraan kadernya masih sangat kecil dan terbatas. Kami harap Pemprov memberikan dukungan nyata, baik sarana maupun anggaran,” kata Fikri dalam keterangan yang diterima, Senin (6/4/2026).
Di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti lemahnya pengawasan dinas teknis. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran di Daerah Milik Jalan (Damija) dan buruknya sistem drainase di sejumlah ruas jalan provinsi.
Keluhan masyarakat, kata dia, banyak muncul di kawasan Jalan Narogong, Gedebage, hingga Pasir Koja yang mengalami kerusakan dan drainase tidak optimal.
