“Meski begitu, dia mengatakan, pekerja sektor informal atau pekerja mandiri seperti pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bandung pun cukup banyak. Demikian pula dengan pekerja di ekosistem desa, mengingat di Kabupaten Bandung ada 270 desa.”
Hal tersebut, terang dia, menjadi salah satu alasan pendirian kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung. “Ini menunjukkan kami juga concern, bagaimana bisa memberikan akses layanan bagi peserta, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Dukungan Bupati Bandung kepada masyarakat pekerja untuk dapat menerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yaitu telah terealisasi 77 ribuan yang menerima manfaat, yang dibiayai APBD Kabupaten Bandung. Saat ini pun (cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Bandung sudah menunjukkan pencapaian yang cukup bagus di tingkat nasional,” kata Rizal. (Adv)
