Hal senada masih ujar Akew, diduga pemenang proyek di dinas terkait hanya orang itu saja yang berbeda hanya CV atau PT dirubah. Nah! Padahal pemiliknya orang yang sama, alias itu-itu saja.
“Kami sebagai kontrol sosial meminta data yang ada di dinas terkait apakah sesuai dengan temuan keterbukaan informasi pubkil (KIP),” pintanya.
Ia menambahkan, adanya dugaan persekongkolan untuk mengenai pengurus Baraya Rumah Islam Pendidikan (BRIP) yang notabene semua itu adalah pengurus dinas terkait. Padahal secara aturan tidak harus semua pengurus di dinas terkait.
Hal ini merupakan kritik membangun, terutama demi terselenggaranya good goverment (tata kelola pemerintahan yang baik) sehingga bisa memberikan manfaat kepada regenerasi sesuai dengan aturan berlaku.
“Tentu hal ini harus dihentikan supaya pendidian di Cianjur tidak terganggu,” tegas Tirta.
