Menurutnya, struktur DPRD di Papua seharusnya diisi tidak hanya oleh partai politik, tetapi juga dari unsur masyarakat, termasuk perempuan dan tokoh adat. “Kita ingin keputusan ekonomi, sosial, politik yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara Alfons R. Tuliahanuk menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, pendidikan politik serupa telah digelar di Bandung pada 2018 dan di Yogyakarta pada 2019.
“Kegiatan ini penting untuk mahasiswa Papua sebagai agen perubahan. Melalui politik, kita bisa memahami persoalan ketidakadilan dan membawa solusi ke tengah masyarakat. Mahasiswa punya peran aktif mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial,” kata Alfons.
Ia juga menyoroti banyaknya program pemerintah yang belum menyentuh masyarakat secara merata, terutama di wilayah Papua. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini dinilai penting sebagai sarana edukasi politik yang mendorong partisipasi aktif pemuda dalam perubahan sosial dan politik di tanah Papua.
“Saya ingin Papua menjadi maju dan makmur. Dan itu hanya mungkin terjadi jika dipimpin oleh putra-putri terbaiknya sendiri,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
