JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas meski APBD Jabar 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penurunan dana transfer pusat. Untuk menutup selisih anggaran, Pemprov Jabar akan memangkas sejumlah pos belanja, termasuk menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi,” kata Dedi di Bandung, Kamis (25/9/2025).
Penurunan tersebut berasal dari beberapa pos, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang anjlok dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan DAK fisik senilai Rp276 miliar. Sementara DAK nonfisik untuk BOS ikut terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Dengan koreksi itu, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
Dedi menjelaskan, efisiensi anggaran akan diarahkan ke pos nonprioritas, antara lain:
- Belanja pegawai dikurangi Rp768 miliar, berdampak pada penundaan rekrutmen CPNS 2026.
- Belanja hibah turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun, dialihkan ke program beasiswa langsung untuk siswa kurang mampu.
- Bantuan keuangan kabupaten/kota dipangkas dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
- Belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
