Ia menuturkan, karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyedia dan pendistribusian BBM.
“Artinya, membuat pemerintah ingin menaikkan harga BBM,” ucap Elang.
Masih ujarnya, mendesak KPK memeriksa BPH Migas, terkait adanya dugaan penyelewengan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran.
“Kami mewakili masyarakat dengan tegas menolak dengan kenaikan BBM oleh pemerintah,” tutup Elang. (Mul)
