JABARNEWS| BANDUNG – Upaya mendorong kepemilikan rumah layak bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan pekerja swasta di Jawa Barat terus diperkuat melalui sinergi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), bank bjb, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga 30 Juni 2025, sebanyak 28.548 unit rumah bersubsidi telah berhasil disalurkan di wilayah ini melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan target penyaluran meningkat menjadi 10.000 unit khusus melalui bank bjb.
Sosialisasi KPR FLPP Dorong Akses Rumah Layak
Untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap program FLPP, ketiga pihak tersebut menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di Aula Balai Kota Bandung, Rabu (2/7). Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Bandung dan bank bjb wilayah Bandung Raya, tetapi juga melibatkan lebih dari 600 peserta daring dan perwakilan dari 25 perusahaan swasta.
Fokus utama sosialisasi tertuju pada mendorong penyerapan pembiayaan rumah bersubsidi, terutama bagi ASN, P3K, dan pekerja swasta yang berdomisili di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi edukasi publik yang lebih masif untuk menjawab tantangan kurangnya informasi terkait manfaat dan prosedur program FLPP.
Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, menjelaskan bahwa tren penyaluran KPR Sejahtera di Jawa Barat terus meningkat.
“Kalau targetnya itu secara nasional sebelumnya 220.000 unit, tapi sudah diusulkan oleh pusat menjadi 350.000 unit. Mungkin kendalanya masih banyak informasi yang belum tersampaikan tentang FLPP ini, makanya kita menggandeng bank bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan kegiatan seperti ini,” ujar Berdi.
Perluas Akses dan Targetkan 10.000 Unit Rumah
Sebagai tindak lanjut, BP Tapera bersama bank bjb melakukan roadshow ke berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tujuannya, memperluas cakupan sosialisasi serta mempercepat penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat sasaran.
Berdi mengungkapkan bahwa kerja sama antara BP Tapera, bank bjb, dan Pemprov Jabar telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dengan target penyaluran sebesar 10.000 unit rumah. Sasaran utamanya mencakup ASN, tenaga P3K, pekerja swasta, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Berdi, terdapat batasan penghasilan agar calon penerima bantuan tepat sasaran. Untuk ASN, batasan maksimal penghasilan adalah Rp8,5 juta bagi lajang dan Rp10 juta bagi yang telah menikah. Sementara itu, pekerja swasta tetap berpeluang mengakses rumah subsidi, selama penghasilannya tidak melebihi upah minimum regional (UMR).
Namun demikian, ia menyebutkan bahwa keterbatasan ketersediaan lahan di perkotaan menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, lokasi rumah subsidi umumnya berada di wilayah pinggiran kota.
“Kami memang menyarankan ke kabupaten, karena di kota itu rumah subsidi sulit ditemukan karena harga tanahnya mahal. Di Jawa sendiri harga rumah subsidi maksimal Rp166 juta. Jadi pengembang pasti cari tanah di pinggiran kota, tapi tetap terjangkau, paling sekitar sejam perjalanan dari pusat kota,” jelasnya.
bank bjb Dapat Mandat Ekspansi FLPP, Fokus pada ASN dan P3K
Sejalan dengan komitmen pemerintah pusat, bank bjb turut menerima mandat untuk mempercepat penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat. Hal tersebut ditegaskan oleh Project Head Akselerasi FLPP bank bjb, Indra Prayoga.
“Pak Maruara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman saat pertemuan di Gedung Pakuan meminta fokus ekspansi FLPP di Jawa Barat. Kepala daerah pun sepakat memprioritaskan P3K dan ASN karena banyak dari mereka yang belum memiliki rumah,” ujar Indra.
Indra menyebut bahwa bank bjb menjadi penyalur utama karena mayoritas ASN dan P3K di Jabar menggunakan bank bjb sebagai rekening payroll. Hal ini tentu mempermudah proses verifikasi, sekaligus memastikan kelancaran pembayaran cicilan.
Ia menambahkan, “Kemarin kita mendapatkan tambahan kuota dari BP Tapera menjadi 10.000 unit untuk bank bjb, naik dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya 4.970 unit.”
Meskipun demikian, Indra menegaskan bahwa pekerja swasta tetap bisa mengakses program ini selama memenuhi ketentuan penghasilan dan lolos verifikasi kredit. bank bjb, lanjutnya, tetap menerapkan prosedur ketat demi menjaga kualitas penyaluran dan mencegah tunggakan cicilan.
“Prosedur bank tetap dijalankan ketat. Kita juga kerja sama dengan pengembang. Biasanya ada program tambahan, seperti hadiah peralatan rumah tangga, tergantung inisiasi dari developer,” pungkasnya.(Red)
