Ia menjelaskan, Pemkab Garut dalam program ini hanya menyediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini baru tersedia 58 SPPG dari total kebutuhan 300 unit.
Menurutnya, diperlukan sistem komunikasi dan pengawasan yang lebih ideal agar program MBG benar-benar tepat sasaran serta aman bagi masyarakat penerima manfaat.
“Kita tidak bisa lepas tangan karena penerima manfaat adalah masyarakat. Maka bentuk pengawasan yang ideal harus ada,” kata Abdusy Syakur.
Kasus ini terjadi di beberapa sekolah di Kecamatan Kadungora, seperti MA Maarif Cilageni, SMA Siti Aisyah, SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari, pada Selasa (16/9). Kondisi siswa baru mencapai puncaknya pada Rabu (17/9), sehingga membutuhkan penanganan medis massal. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News