Ia juga menyatakan akan menggunakan kewenangan sebagai menteri untuk menertibkan pesantren yang tidak tertib secara administratif maupun etik.
“Saya kan menteri ya, dan tentu menggunakan kewenangan saya agar pesantren yang tidak tertib, kami tertibkan,” lanjutnya.
Dalam keterangannya, Cak Imin tidak hanya menekankan penindakan, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor. Ia mengimbau agar Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum turut aktif melakukan registrasi ulang dan verifikasi terhadap lembaga-lembaga yang mengklaim diri sebagai pesantren.
“Jadi, saya berharap Kementerian Agama, pemerintah daerah, di-back up oleh aparat untuk benar-benar meregistrasi, melakukan review atau peninjauan ulang, dan mendeteksi pesantren palsu yang tumbuh di mana-mana, yang mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan beberapa orang,” tegasnya.
Rencana pembentukan tim khusus ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi santri, menjaga marwah pendidikan pesantren, serta memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan keagamaan beroperasi sesuai prinsip kemanusiaan dan hukum yang berlaku. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
