“Sembari menunggu moratorium dicabut, saya yakin gubernur punya komitmen untuk bisa menyelesaikan tujuh persoalan. Instrumen APBD provinsi dan kabupaten induk harus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Cirebon Timur, dari mulai jalan, pendidikan, kesehatan,” ungkap Ono.
Sekda Jabar, Herman Suryatman, menyebut Pemprov akan memanfaatkan waktu menunggu moratorium untuk memverifikasi data demografi, geografi, sosial budaya, politik, ekonomi, kapasitas fiskal, dan tata kelola pemerintahan.
“Kami masih menunggu, tentu itu domain pemerintah pusat. Sambil menunggu kita manfaatkan untuk kroscek, baik demografi, geografi, sosial budaya, politik, ekonomi, kapasitas fiskal, maupun tata kelola pemerintahan. Mudah-mudahan setelah moratorium dibuka, Kabupaten Cirebon Timur bisa sesuai harapan,” ujar Herman.
Ia menegaskan semua persiapan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat di Cirebon Timur.
“Semua ini kami persembahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kualitas pembangunan, dan pemberdayaan, agar pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya,” pungkas Herman.(red)
