Dalam arahannya, Dedi Mulyadi mengingatkan kepala daerah untuk tidak terjebak dalam kebiasaan menjelekkan pemimpin sebelumnya, meskipun memiliki perbedaan politik.
“Kalau ada kebijakan yang perlu dikoreksi, koreksi saja kebijakannya, bukan orangnya. Pemimpin boleh berganti, tetapi kebijakan harus berkembang demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa ada banyak kebijakan pembangunan, fiskal, dan anggaran yang perlu diarahkan ulang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan serta ketersediaan lapangan kerja.
Dedi menyoroti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering mengalami tantangan dalam mengalokasikan anggaran yang mencapai triliunan rupiah. Salah satu masalah yang ia temukan adalah ketimpangan distribusi anggaran akibat dominasi faktor politik dalam pengambilan keputusan.
“Sering kali, distribusi anggaran dilakukan dengan pendekatan politik, bukan berdasarkan kebutuhan nyata pembangunan. Maka dari itu, sistem seperti ini harus dihapus,” jelasnya.
