Sebagai solusinya, Dedi menegaskan bahwa alokasi kebijakan ke depan akan berbasis pada kebutuhan pembangunan di setiap wilayah, bukan kepentingan politik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan distribusi pembiayaan yang lebih adil dan efektif bagi masyarakat Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
